(Pati) - Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Pati selalu mengalokasikan anggaran hingga milyaran rupiah, sebagai penyertaan modal ke perusahaan-perusahaan milik daerah. Baik BUMD milik Pemkab Pati maupun BUMD milik Pemprov. Karena melalui kebijakan tersebut, Pemkab Pati akan menerima pendapatan dari deviden atau bagi hasil.
Salah satu perusahaan daerah yang kembali menerima penyertaan modal dari Pemkab Pati, PDAM Tirta Bening. Penyertaan modal hingga milyaran rupiah tersebut, sudah mulai menunjukkan progresnya. Bahkan mampu memberikan kontribusi kepada Pemkab Pati.
Diwawancara usai menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam PDAM Tirta Bening, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat pagi (14/10), Bupati Haryanto mengatakan, dari penyertaan modal daerah ke dalam PDAM, pada 2015 Pemkab Pati mendapatkan deviden Rp. Rp. 2,2 milyar lebih.
“Karena kita konsisten menangani terhadap PDAM yang semula ditangani oleh pihak ketiga, kemudian setelah diambil alih kita harus konsisten. Dan benar-benar melayani masyarakat. Dan ternyata hasilnya ada pendapatan. Kalau mereka bisa memberikan deviden Rp.2,2 milyar berarti, labanya ada lebh dari Rp. 5 milyar. Karena 50% masuk PDAM dan 50% masuk ke APBD,” ungkap Bupati.
Untuk tahun ini, kata Bupati Haryanto, memang belum ada penghitungan, karena masih menunggu audit dari BPK Perwakilan DI Yogyakarta dan Jateng, dan setelah ada hasilnya, baru deviden dibagikan. Sementara selama di-KSO-kan selama sepuluh tahun lalu, PDAM justru merugi dan tidak pernah memberikan kontribusi ke Pemerintah Kabupaten Pati.
“Selama sepuluh tahun kita tidak pernah mendapat apa-apa. Nol besar. Tapi setelah kita ambil alih kita mendapatkan deviden itu. 2016 ini, menunggu hasil penghitungan lagi. Sebelumnya kita juga pernah membayar. Tapi hutangnya sudah dikembalikan namun untuk penyertaan modal, namun pernah membayar hutang sempat hampir Rp. 2 milyar, karena tiap bulan kita harus membayar Rp.165juta lebih,” kata Bupati.
Selain dari PDAM, Pemkab Pati juga mendapat kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti BPR/Bank Daerah dan apotek daerah. Sedang BKK, hingga sekarang memang belum bisa memberikan kontribusi, dan masih dalam proses perbaikan kinerja dan managemennya.
Untuk tahun ini, kata Bupati Haryanto, memang belum ada penghitungan, karena masih menunggu audit dari BPK Perwakilan DI Yogyakarta dan Jateng, dan setelah ada hasilnya, baru deviden dibagikan. Sementara selama di-KSO-kan selama sepuluh tahun lalu, PDAM justru merugi dan tidak pernah memberikan kontribusi ke Pemerintah Kabupaten Pati.
“Selama sepuluh tahun kita tidak pernah mendapat apa-apa. Nol besar. Tapi setelah kita ambil alih kita mendapatkan deviden itu. 2016 ini, menunggu hasil penghitungan lagi. Sebelumnya kita juga pernah membayar. Tapi hutangnya sudah dikembalikan namun untuk penyertaan modal, namun pernah membayar hutang sempat hampir Rp. 2 milyar, karena tiap bulan kita harus membayar Rp.165juta lebih,” kata Bupati.
Selain dari PDAM, Pemkab Pati juga mendapat kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti BPR/Bank Daerah dan apotek daerah. Sedang BKK, hingga sekarang memang belum bisa memberikan kontribusi, dan masih dalam proses perbaikan kinerja dan managemennya.
0 komentar:
Posting Komentar